Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 Triliun Setahun, Terbesar Sepanjang Sejarah Sejak Merdeka

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK).

JAKARTA, Fajarindonesia.com – Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyinggung utang luar negeri yang semakin menumpuk di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan pidato pada hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/23).

BACA JUGA: Relawan Jokowi-Gibran Dukung Prabowo untuk Capres 2024: Prabowo Berkomitmen Meneruskan Gagasan Jokowi

Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ekonomi Indonesia memiliki permasalahan baik di dalam dan luar negeri, khususnya utang luar negeri yang semakin menumpuk.

Jusuf Kalla membenarkan utang luar negeri Indonesia yang besar seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di tempat yang sama.

BACA JUGA: Mahfud MD Sebut Proyek BTS yang Dikorupsi Johnny G Plate Mangkrak

Jusuf Kalla menegaskan, pembayaran utang luar negeri Indonesia menembus angka terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri.

“Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul, setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” kata JK.

BACA JUGA: Sekjen PBB, Afriansyah Noor Yakin Prabowo Terpilih Sebagai Presiden 2024

JK mengaku terlibat dalam kebijakan utang tersebut karena menjadi Wakil Presiden saat Jokowi menjabat periode pertama sebagai presiden. Namun, menurut JK, yang lebih penting saat ini adalah perubahan agar utang negara ini tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia.

“Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya, ibu-ibu (flexing) pakai tas bagus jadi musuh masyarakat, apalagi pakai tas Hermes, bukan dia yang salah suaminya yang ditawan,” ucap JK. “Ada anak pakai motor besar jadi musuh masyarakat,” sambung JK.

BACA JUGA: Demo Aktivis 98 Pro Anies: Jokowi Memanfaatkan Fasilitas Negara Untuk Cawe-Cawe Pilpres 2024 Berpotensi Langgar Hukum

Menurut JK, masalah sosial yang terjadi saat ini menandakan adanya kondisi sosial yang buruk di negeri ini, khususnya pada pemerataan ekonomi.

JK khawatir, apabila pemerataan dan keadilan sosial tidak segera terlaksana, maka peristiwa kerusuhan Mei 1998 bisa terulang kembali.

“Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan,” sambung JK.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *