JAKARTA, Fajarindonesia.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD kaget ketika dirinya pertama kali tahu soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Pemilu 2024.
Diketahui, PN Jakarta Pusat memutuskan untuk memenangkan gugatan perdata dari Partai Rakyat Adil Makmur atas Komisi Pemilihan Umum perihal proses verifikasi partai politik Pemilu 2024.
PN Jakarta Pusat meminta KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu. Lalu, PN Jakarta Pusat juga meminta KPU agar melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari.
Bukan tidak mungkin, keputusan tersebut bisa membatalkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.
Baca Juga: Buru Harun Masiku, Polri Sebar Red Notice ke Sejumlah Negara
Mahfud MD mengatakan, dirinya baru mengetahui putusan tersebut usai dilaporkan oleh staf komunikasinya pada 2 Maret 2023.
“Tanggal 2, sore jam 5, saya kaget. Ini Mas Rizal ini datang ‘Pak, kok ada putusan begini?'” jelas Mahfud MD kepada awak media.
Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra: Majelis Hakim PN Jakpus Keliru Hukum KPU Tunda Pemilu
Menurutnya, PN Jakarta Pusat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara tersebut.
“Loh, saya juga endak tahu. Ini tidak berwenang memutuskan itu,” tambah pria yang kini menjabat sebagai Menko-Polhukam.
Baca Juga: Kejar hingga Ke Sumut, Polda Metro Jaya Akhirnya Menangkap Debt Collector yang Buron
Mahfud MD menambahkan, pada malam harinya berita-berita mengenai putusan PN Jakarta Pusat tersebut mulai ramai diperbincangkan hampir di seluruh stasiun televisi nasional.
Kemudian, banyak orang yang meneleponnya dan komplain atas putusan itu. Banyak yang berspekulasi jika putusan tersebut merupakan manuver pemerintah.
Baca Juga: 14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus
“Nah saya sendiri ditelepon banyak orang, terutama dari partai, ‘pasti ini pemerintah yang bikin, pasti ini operasinya pemerintah’,” ucap Mahfud MD.
Mahfud MD melanjutkan, ada salah satu orang dari partai besar yang meneleponnya. Lalu, ia menyebut nama Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Manfaat Digital Marketing Bagi Perusahaan Untuk Jangka Panjang
“Dari partai besar juga tengah malam, ‘jangan main-main lho’,” terangnya.
Mahfud MD pun menjawab, bahwa putusan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan manuver pemerintah.
“Pemerintah tidak ada operasi. Saya baru bicara dengan presiden bahwa presiden memerintahkan pemilu ini harus jalan tahun 2024 dan sudah dikatakan berkali-kali oleh presiden.”
Baca Juga: Jokowi Minta ASEAN Tangani Masalah Muslim Rohingya di Rakhine State
“Tapi, waktu itu Bu Mega (Megawati) sudah marah tengah malam itu,” pungkas Mahfud MD.
Penulis: Teguh Pribadi
