JAKARTA, Fajarindonesia.com – Empat menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan keterangan pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK). Jumat, (5/4/2024).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempatnya dicecar oleh MK mengenai perlindungan sosial (Perlinsos).
Dalam paparan keempatnya, ternyata ada beberapa perbedaan poin di antara keempat menteri tersebut.
BACA JUGA: Sekjen PDI-P, Hasto: Jokowi Incar Ketum PDIP dan Golkar
Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia, dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, memberikan keterangan pada sidang MK, Muhadjir Effendy lebih menekankan terkait tujuan dari keberadaan perlinsos.
“Program ini merupakan penghijauan tahan amanat konstitusi dan peraturan per-UU yang memberikan mandat kepada negara untuk melindungi fakir miskin dan kelompok rentan,” ungkap Muhadjir.
Program Perlinsos dimaksudkan mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan menghapus kemiskinan. Komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.
BACA JUGA: Sekjen PDIP: Jika Diperlukan, Megawati Siap Bersaksi dalam Sidang PHPU di MK
BACA JUGA: Golkar Sukses di Pemilu 2024, Airlangga Sangat Pantas Kembali Memimpin Golkar
1: Subsidi antara lain meliputi subsidi energi, seperti bahan bakar minyak untuk listrik dan LPG, subsidi pupuk, bunga KUR, dll.
2: Bantuan sosial antara lain berupa Program Keluarga Harapan, Program Sembako, asistensi rehabilitasi sosial, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
3: Jaminan sosial berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia, dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, memberikan keterangan pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK), mengenai program pemerintah terkait penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Dalam penjelasannya, Muhadjir menegaskan pentingnya upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan melindungi kelompok rentan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia, dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
BACA JUGA: Kenaikan Suara Partai Golkar Berkat Tangan Dingin Airlangga Hartarto
BACA JUGA: Hasil Rekapitulasi KPU: Daftar Parpol Lolos dan Tidak Lolos ke Senayan
Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,36%, sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024 ditetapkan sebesar 6,5-7,5%.
Muhadjir memaparkan strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, meliputi pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, peningkatan pendapatan keluarga miskin, dan pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Program perlindungan sosial menjadi salah satu fokus utama pemerintah, dengan anggaran perlindungan sosial 2024 mencapai Rp 496,8 triliun. Program ini meliputi subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial, serta penyaluran bantuan pangan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
BACA JUGA: Pidato Kemenangan Prabowo, Memohon Izin Untuk Melantunkan Takbir
BACA JUGA: Hasil Rekapitulasi KPU RI: Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Pemenang Pilpres 2024
Pengelolaan data penerima bantuan dilakukan melalui Peringkat Kesejahteraan Keluarga Indonesia (P3KE), yang menjadi basis data untuk program-program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Muhadjir juga menekankan peran Kemenko PMK dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan program di lapangan, serta upaya terus menerus pemerintah untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin, terutama dalam hal komoditas pangan.
Meskipun ada keterlibatan dalam pesta demokrasi, Muhadjir menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah pada pelaksanaan program-program untuk mencegah kenaikan angka kemiskinan dan mencapai target penurunan kemiskinan.
BACA JUGA: KPU Resmi Umumkan Hasil Pemilihan Legislatif 2024: PDIP Suara Terbanyak, Disusul Golkar dan Gerindra
BACA JUGA: MKGR Mendukung Penuh Airlangga Hartarto Kembali Memimpin Partai Golkar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Pada hari ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan penjelasan terkait program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam penuturannya, Menteri Airlangga memaparkan tentang pentingnya program perlindungan sosial (perlinsos) sebagai langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai kerentanan ekonomi. Program ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.
Perlinsos diimplementasikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, dalam menghadapi situasi kritis. Airlangga juga menjelaskan bahwa anggaran Perlinsos mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian. Pada tahun 2023, anggaran perlinsos mencapai 443,4 triliun rupiah dari pagu anggaran 476 triliun rupiah. Sedangkan untuk tahun 2024, anggaran perlinsos ditetapkan sebesar 496,8 triliun rupiah sesuai dengan Undang-Undang APBN 2024.
BACA JUGA: Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Pol Agus Andrianto: Wartawan Tak Bisa Dijerat Dengan UU ITE
BACA JUGA: Prabowo Resmi Kalahkan Anies dan Ganjar di DKI Jakarta
Peningkatan anggaran Perlinsos tahun 2024, menurut Airlangga, dipengaruhi oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah. Kenaikan harga komoditas global, terutama beras, juga menjadi faktor penting dalam penetapan anggaran Perlinsos.
Menteri Airlangga juga menyampaikan bahwa program Perlinsos tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh negara-negara lain sebagai respons terhadap dampak perubahan iklim, seperti El Nino. Bantuan sosial yang diberikan mencakup subsidi, bantuan pangan, dan berbagai insentif ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di Indonesia, program Perlinsos meliputi program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sejumlah program bantuan kesehatan dan pendidikan. Penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan mekanisme anggaran negara yang melibatkan DPR RI dan berbagai pihak terkait.
Penyampaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam konteks perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas global.
BACA JUGA: IPW Melaporkan Ganjar Pranowo Ke KPK atas Dugaan Korupsi di Bank Jateng
BACA JUGA: Jejak Prabowo Dijuluki 08, Kini Menuju Presiden Indonesia ke 8
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan sempat menyatakan dalam sidang sengketa PHPU bahwa bantuan pangan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bukan bagian dari Perlinsos, melainkan langkah penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga.
“Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari Perlinsos namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan,” ungkap Sri Mulyani dalam Sidang Sengketa PHPU pada Jumat (5/4).
Sebagai catatan, Bapanas telah terbentuk sejak adanya Perpres Nomor 66 Tahun 2021, sebagai pelaksanaan mandat Pasal 129 UU Nomor 18 Tahun 2012.
Bapanas pada 2023 menganggarkan Rp10,12 triliun dan sudah memberikan bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat.
BACA JUGA: MK Perintahkan Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen
BACA JUGA: Polri Terjunkan 2.590 Personel Gabungan Amankan Aksi Demo di DPR/MPR RI
Sedangkan untuk tahun 2024 Bapanas mempunyai anggaran sebesar Rp6,71 triliun atau turun 30% dibanding 2023.
Langkah ini sejalan dengan tujuannya untuk stabilitas harga, di tengah tingkat harga pangan di Indonesia yang melonjak.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya inflasi harga pangan sebesar 1,26% pada 2022. Di tahun 2023, Badan Pangan Nasional (BAPANAS) menyebutkan harga beras naik sebesar 14,08% di tahun tersebut. Selain itu, ada Gula yang naik sebesar 20% pada tahun 2023.
BACA JUGA: Usai Menerima Penganugrahan Jenderal Kehormatan Bintang 4, Menhan Prabowo Tinjau Alat Tempur TNI
BACA JUGA: Besok Prabowo Akan Menerima Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan Bintang Empat
Menteri Sosial Tri Rismaharini
Menteri Sosial Tri Rismaharini juga sempat menyatakan terkait penyaluran bantuan pangan beras yang dilakukan oleh badan bukan bansos saat ditanyai oleh Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi.
“Sejak saya jadi menteri sudah tidak ada penyaluran bantuan pangan beras oleh bansos, kami tidak ada salurkan dalam bentuk barang sejak saya jadi menteri,” jawab Risma.
Dalam penjelasannya, Mensos Risma menyampaikan bahwa anggaran Kemensos pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp87.275.474.240.000.
BACA JUGA: “Kapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang Dicopot dari Jabatannya Imbas Kaburnya tahanan”
BACA JUGA: “Momen AHY dan Moeldoko Bersalaman Sebelum Dimulai Sidang Kabinet”
Menurut Mensos Risma, anggaran tersebut dialokasikan melalui program perlindungan sosial sebesar Rp86.100.271.705.000 atau setara dengan 98,65%. “Ini adalah bagian dari program-program yang dijelaskan sebelumnya, dengan anggaran perlindungan sosial mencapai 98,65% dari total anggaran,” ujar Mensos Risma.
Lebih lanjut, Mensos Risma menjelaskan bahwa anggaran untuk program dukungan manajemen mencapai Rp1.175.102.435.000 atau sekitar 1,35% dari anggaran total. Rincian penggunaan anggaran tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp438,17 miliar (0,50%), belanja barang sebesar Rp3,353 triliun (3,84%), belanja modal sebesar Rp167,22 miliar (0,19%), dan belanja bantuan sosial sebesar Rp83,316 triliun (95,46%).
Mensos Risma juga menyampaikan perbedaan antara belanja bantuan sosial (bansos) pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, belanja bansos termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, serta penanggulangan dampak El Nino. Sementara itu, pada tahun 2024, belanja bansos fokus pada bantuan sosial yang tidak termasuk dalam penanggulangan El Nino.
BACA JUGA: Meriahkan HUT RI ke-78, Wagub Audy Joinaldy Lepas Ratusan Pemotor Jelajahi Wisata Sumbar
“Kami kembali memberikan bantuan reguler PKH dan bantuan sosial lainnya,” tambah Mensos Risma.
Mensos Risma juga menjelaskan bahwa dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah menggunakan berbagai metode, termasuk melalui PT Pos untuk mempercepat proses penyaluran, terutama di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ATM.
